PARIS, 26 Oktober 2026 — Pemerintah Prancis mengumumkan rencana penggantian platform penerimaan pendidikan tinggi Parcoursup setelah gelombang protes pelajar dan mahasiswa berlangsung selama beberapa pekan. Pemerintah akan melakukan perubahan substansial pada platform tersebut terlebih dahulu, sebelum memperkenalkan sistem penerimaan baru pada 2028.
Keputusan itu menjadi bagian utama dari paket kebijakan yang dirancang untuk meredakan ketegangan terkait akses pendidikan tinggi, kondisi sekolah, kekurangan tenaga pengajar, serta meningkatnya biaya hidup. Pemerintah menyatakan sistem pengganti Parcoursup akan dibuat lebih sederhana dan transparan dengan melibatkan pelajar serta guru dalam proses penyusunannya.
Meski demikian, dampak langsung terhadap calon mahasiswa belum dapat dipastikan. Rancangan sistem baru masih harus disusun dan kemungkinan memerlukan perubahan hukum. Organisasi pelajar juga menilai langkah pemerintah belum memenuhi seluruh tuntutan mereka dan menyatakan mobilisasi dapat berlanjut.
Perubahan Parcoursup dilakukan sebelum sistem baru
Dalam rencana yang diumumkan pada 26 Oktober, Parcoursup tidak langsung dihentikan. Pemerintah terlebih dahulu akan mengubah sejumlah aspek penting pada platform penerimaan yang digunakan untuk mengatur akses ke pendidikan tinggi tersebut.
Perubahan awal itu dimaksudkan sebagai tahap transisi sebelum sistem baru diterapkan pada 2028. Namun, pemerintah belum menetapkan secara rinci bentuk akhir mekanisme penerimaan, tahapan pelaksanaan, maupun seluruh aturan yang akan berlaku bagi calon mahasiswa.
Dengan demikian, pengumuman tersebut belum berarti bahwa prosedur pendaftaran dalam waktu dekat akan segera berubah secara menyeluruh. Calon mahasiswa dan keluarga masih harus menunggu rancangan teknis serta kemungkinan penyesuaian kerangka hukum yang menjadi dasar sistem penerimaan baru.
Janji sistem yang lebih sederhana dan transparan
Pemerintah menggambarkan sistem pengganti Parcoursup sebagai mekanisme yang lebih sederhana dan transparan. Pelajar serta guru akan dilibatkan dalam penyusunannya, meskipun bentuk keterlibatan dan ruang lingkup konsultasi tersebut belum dijelaskan secara terperinci.
Janji penyederhanaan menjadi penting karena Parcoursup berada di tengah perdebatan mengenai cara calon mahasiswa mengakses pendidikan tinggi. Protes yang berlangsung beberapa pekan tidak hanya berkaitan dengan platform penerimaan, tetapi juga mencerminkan keluhan yang lebih luas mengenai peluang masuk perguruan tinggi dan kondisi pendidikan.
Tanpa rancangan final, belum dapat dinilai apakah sistem baru akan mengubah kriteria penerimaan, mekanisme pengajuan pilihan program studi, penyampaian hasil seleksi, atau hubungan antara sekolah menengah dan institusi pendidikan tinggi. Pemerintah baru menyampaikan arah kebijakan umum, bukan detail operasional.
Tambahan 15.000 tempat di pendidikan tinggi
Paket kebijakan tersebut juga mencakup penciptaan 15.000 tempat tambahan di pendidikan tinggi pada periode 2027–2028. Tambahan kapasitas itu terutama diarahkan ke wilayah dan program studi yang menghadapi tekanan permintaan tinggi.
Beberapa jalur teknologi dan kejuruan termasuk bidang yang disebut akan menjadi sasaran penambahan tempat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk merespons ketidakseimbangan antara jumlah peminat dan kapasitas yang tersedia di wilayah atau program tertentu.
Penambahan tempat dapat memperluas peluang bagi sebagian calon mahasiswa, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada perencanaan lebih lanjut. Pemerintah belum menjelaskan secara lengkap pembagian kapasitas tersebut, jadwal pembukaan tempat, maupun mekanisme penempatannya dalam sistem penerimaan.
Karena itu, angka 15.000 belum dapat diterjemahkan secara langsung sebagai tambahan peluang yang sama besar bagi seluruh pendaftar. Dampaknya akan bergantung pada wilayah, bidang studi, dan cara kapasitas baru itu diintegrasikan ke dalam proses penerimaan.
Protes mencakup akses pendidikan dan biaya hidup
Protes pelajar dan mahasiswa dipicu oleh sejumlah persoalan yang saling berkaitan. Keluhan mencakup akses terhadap pendidikan tinggi, kondisi fasilitas sekolah, kekurangan tenaga pengajar, serta meningkatnya biaya hidup.
Dalam konteks tersebut, Parcoursup menjadi salah satu simbol persoalan akses pendidikan. Perubahan pada platform penerimaan dipandang pemerintah sebagai salah satu respons terhadap tekanan yang berkembang, tetapi tuntutan peserta aksi mencakup isu yang lebih luas daripada desain atau pengoperasian sistem pendaftaran.
Organisasi pelajar menyatakan konsesi pemerintah belum cukup. Sikap tersebut menunjukkan bahwa penggantian Parcoursup dan penambahan kapasitas pendidikan tinggi belum mengakhiri perselisihan. Aksi mobilisasi berpotensi berlanjut selama tuntutan lain mengenai kondisi pendidikan dan biaya hidup belum memperoleh penyelesaian yang dianggap memadai.
Pelaksanaan masih menghadapi sejumlah ketidakpastian
Rencana penggantian Parcoursup masih berada pada tahap kebijakan awal. Pemerintah perlu menerjemahkan tujuan sistem yang lebih sederhana dan transparan ke dalam aturan, prosedur, serta perangkat pelaksanaan yang dapat digunakan oleh sekolah, guru, perguruan tinggi, pelajar, dan keluarga.
Kemungkinan perubahan hukum juga menjadi faktor penting. Apabila sistem baru memerlukan dasar hukum berbeda, proses perancangannya dapat memengaruhi jadwal dan bentuk implementasi. Untuk saat ini, belum ada kepastian mengenai seluruh tahapan transisi dari Parcoursup menuju sistem baru pada 2028.
Ketidakpastian tersebut membuat calon mahasiswa belum dapat memperkirakan secara pasti perubahan yang akan mereka hadapi. Pemerintah masih harus menjelaskan bagaimana reformasi tahap awal akan dijalankan, kapan informasi teknis akan tersedia, dan bagaimana masukan dari pelajar serta guru akan digunakan.
Arti kebijakan bagi calon mahasiswa
Bagi calon mahasiswa, perkembangan paling konkret dalam jangka menengah adalah rencana penambahan 15.000 tempat pada 2027–2028. Namun, manfaatnya tidak otomatis dirasakan oleh semua pendaftar karena kapasitas tambahan akan difokuskan pada wilayah dan program studi dengan permintaan tinggi.
Perubahan Parcoursup sebelum 2028 juga dapat memengaruhi pengalaman pendaftaran, tetapi bentuk pengaruhnya belum dapat ditentukan. Sampai rancangan final diumumkan, calon mahasiswa sebaiknya tidak mengasumsikan bahwa seluruh prosedur, persyaratan, atau jadwal penerimaan akan berubah.
Secara politik, paket tersebut menunjukkan upaya pemerintah merespons protes melalui reformasi platform dan perluasan kapasitas pendidikan tinggi. Namun, keberhasilan kebijakan akan bergantung pada proses penyusunan yang melibatkan pihak terkait, kepastian hukum, serta kemampuan pemerintah menjawab persoalan pendidikan dan biaya hidup yang menjadi latar belakang aksi.
Untuk saat ini, penggantian Parcoursup Prancis 2026 merupakan komitmen kebijakan, bukan sistem yang sudah siap digunakan. Detail mengenai desain, aturan, dan dampak terhadap penerimaan mahasiswa masih menunggu proses lanjutan hingga target penerapan pada 2028.